Jalan Raya Tirtowening No.17, Bendunganjati, Pacet, Bendorejo, Bendunganjati, Kec. Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374

Eksistensi Ulama Perempuan

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Eksistensi Ulama Perempuan

Oleh : Puji Laksono, M.Si

Bersamaan dengan perayaan hari Kartini di bulan April, ada suatu kegiatan seputar emansipasi perempuan yang menarik untuk dibahas, yakni Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 25-27 April 2017, yang bertempat di Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringan Cirebon Jawa Barat. Kongres yang baru pertama kali diselenggarakan ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya posisi ulama perempuan (Kompas 28/04/2017). Kongres ini menjadi menarik dibahas karena selama ini citra yang muncul dari kata “Ulama” adalah laki-laki. Kata ulama menjadi bias gender yang mengarah kepada konotasi masukulinitas.

Bias Gender Status Keulamaan

Mukadimah KUPI menyebutkan bahwa ulama perempuan sering mengalami berbagai tantangan, seperti pengabaian, deligitmasi, bahkan kekerasan. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya penguatan pengetahuan dan keahlian, jejaring antarulama perempuan, afirmasi dan apresiasi kerja-kerja mereka, serta pengokohan eksistensi secara kultural. Penggalan mukadimah tersebut dapat difahami bahwa eksistensi peran ulama perempuan kurang diakui secara sosial budaya. Deligitimasi status keulamaan perempuan menurut hemat penulis dikarenakan pengaruh budaya patriarkhi dalam masyarakat.

Munculnya citra maskulinitas pada status ulama tidak bisa dipungkiri sebagai bagian dari sistem budaya patriarkhi. Dalam bidang sosial budaya, kaum laki-laki menempati posisi dominan, sehingga perempuan menjadi tersubordinatkan. Laki-laki dianggap lebih bisa memerankan diri sebagai ulama di sektor publik ketimbang perempuan. Patriakhisme semacam ini dalam kalangan Islam  juga dipengaruhi tafsir keagamaan. Mayoritas ahli tafsir mendukung subordinasi perempuan, seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Zamakhsyari, dan Fakhr Al-Din Al-Razi. Di sini para ahli tafsir tersebut cenderung menganut pandangan tentang superioritas laki-laki atas perempuan.

Persoalan kapasitas keulamaan adalah perihal intelektual-moralitas. Hal ini dapat ditelusuri dari definisi kata ulama itu sendiri. Secara harfiah ulama bisa difahami sebagai orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam dunia Islam dapat diartikan sebagai orang Muslim yang menguasai ilmu agama Islam, memahami syariat Islam sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan Sunnah, serta menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

Dari definisi tersebut, secara sosiologis status ulama yang disandang seseorang bisa dikategoriakan sebagai achived status, yakni status sosial yang diperoleh karena prestasi atau keilmuannya. Artinya siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang mumpuni keilmuan agamanya dalam teori maupun praktik, maka absah disebut sebagai ulama.

Apa yang sedang diusahakan dalam penyelenggaraan KUPI yakni menegaskan pentingnya posisi ulama perempuan, sama halnya seperti apa yang diusahakan oleh Kartini  untuk keluar dari kungkungan patriakhisme budaya Jawa masa lampau, seperti memperjuangkan hak untuk memperoleh pendidikan yang sama. Karena pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kapasitas intelektual yang sama, sehingga berhak untuk memperoleh pendidikan yang sama seperti kaum laki-laki. Yang pada akhirnya bisa memperoleh status sosial dari sisi kelimuan untuk mengambil peran-peran strategis dalam kehidupan masyarakat, termasuk peran sebagai ulama.

Menegaskan Peran Ulama Perempuan

Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam sesungguhnya telah membawa pesan emansipatoris. Beliau  telah mendobrak tradisi patriarkhi pada masyarakat Arab Jahiliyah yang cenderung merendahkan derajat perempuan, seperti kelahiran anak perempuan yang dianggap sebagai aib dalam keluarga. Rasulullah merubah pandangan masyarakat Jahiliyah dengan menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki. Pesan emansipatoris tersebut juga ditegaskan oleh Umar bin Khattab, “Kami pada masa Jahiliyah sama sekali abai terhadap eksistensi perempuan. Akan tetapi manakala Tuhan menyebut mereka, kami tersadarkan bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak-hak otonom yang tidak bisa dintervensi”.

Pesan emansipatoris tersebut hendaknya juga menjadi semangat umat Islam untuk mewujudkan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah mengakui eksistensi peran penting ulama perempuan di Indonesia. Dalam sejarah Islam tentu kita mengenal istri Rasulullah yakni Siti Aisyah sebagai periwayat hadis kepada para sahabat. Sayyidah Nafisah cicit Rasulullah, seorang ulama perempuan yang memiliki kapasitas ilmu agama yang mumpuni, yang mana Imam Al Syafi’i juga pernah berguru kepadanya. Dalam acara KUPI yang pertama ini, juga mengangkat ketokohan ulama perempuan Nyai Khoiriyah Hasyim, putri ulama besar, Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari, kapasitas keilmunya diakui banyak pihak. Mantan pemimpin Pesantren Tebuireng, KH Yusuf Hasyim, menyebutnya Kyai Putri. Karena kapasitas kelimuannya, Nyai Khoiriyah menjadi satu-satunya perempuan yang mampu duduk di jajaran Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama.

Poin penting dari hasil acara KUPI ini adalah penegasan peran penting ulama perempuan dalam mengatasi berbagai problematika umat. Terutama masalah yang berkaitan dengan perempuan seperti pernikahan dini dan kekerasan seksual. Maka, sudah saatnya peran ulama perempuan di sektor publik diakui sebagai insan manusia yang memiliki potensi intelektual-keagamaan yang sama dengan ulama laki-laki. Yakni peran penting untuk mewujudkan peradaban manusia yang emnsipatoris dan berkeadilan.

*Penulis adalah Dosen di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *