Jalan Raya Tirtowening No.17, Bendunganjati, Pacet, Bendorejo, Bendunganjati, Kec. Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374

Binalitas Toleransi dalam Demokrasi

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Binalitas Toleransi dalam Demokrasi

Oleh : Moch. Mahfudz Faizal Ishaq*

Laksana dua bilah mata uang yang berseberangan. Melansir ucapan Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, yang ditulis oleh surat kabar kompas. (kompas, 24/5). Menurutnya, dalam demokrasi yang membawa kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka. Singkatnya, demokrasi bersalah karena memberi ruang untuk kelompok intoleransi.

Kembali menilik beberapa kejadian yang telah terjadi beberapa waktu silam. Dimulai dengan kasus penistaan agama yang di lakukan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disebut Ahok, sampai akan di bentuknya sistem kekhilafan oleh golongan yang anti dengan pancasila yang notabenenya menjadi dasar atau pondasi hukum di Indonesia. Beberapa hal juga di munculkan kehadapan publik dalam dunia maya maupun nyata. Yakni akan konsep toleransi dan intoleransi berwarga negara.

Demokrasi yang semula memberikan arti sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dengan mudah diputar balikkan maknanya (distorsi). Adanya tuntutan persamaan hak oleh kaum ekstremis yang bersikukuh untuk tetap melaksanakan kehendaknya, seolah mereduksi makna demokrasi. Ketimpangan pun sampai terdengar dan tersebar terlebih dalam media sosial. Saling hujat dan menghakimi tak terelakkan lagi, merasa saling benar dengan pijakannya, semakin memberikan temperatur yang bisa dibilang panas. Padahal, dalam kehidupan bemasyarakat kebenaran sendiri biarkan berada dalam diri sendiri, jangan dilepaskan bahkan dibenturkan dengan kebenaran orang lain. Orang lainpun juga mempunyai kebenarannya sendiri. Apabila sudah begitu, gunakanlah keharmonisan untuk bersosialisasi dengan orang lain, tutur M.H Ainun Nadjib atau akrab di sapa Cak Nun. Alhasil dengan itu, semua ingin diperlakukan toleran, maka Negara mendapat legitimasi apabila memang dapat bersikap toleran terhadap warganya yang demikian.

Namun, apabila memang begitu jadinya. Negara menjadi salah memakai keutamaan ini, jika dipakai untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menindas minoritas dan mengancam kebebasan publik. Dalam situasi ini, toleransi justru dirasakan represif oleh masyarakat. Sebaliknya, intoleransi mengandung alasan yang baik untuk dipilih.

Toleransi dan intoleransi

Sebuah distingsi yang dibuat oleh filosof kenamaan Italia, Noberto Bobbio, mungkin dapat membantu. Toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif dan negatif. Toleransi dalam arti positif ialah respect terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda. Toleransi dalam arti ini bertentangan dengan intoleransi religious, politis, ataupun rasistis. Aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran rumah peribadatan maupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif yang bertentangan dengan toleransi dalam arti positif.

Toleransi tidak selalu bermakna positif, toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, da penindasan terhadap mereka yang berbeda. Ketidaktegasan aparat yang berwenang dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan. Sikap demikian dapat membuat kelompok radikal nan ektrem dapat memaksakan kehendak mereka, bahkan terhadap pemeritah sekalipun.

Menurut Bobbio, intoleransi juga dapat menjadi sebuah keutamaan politis. Dalam arti positif ini intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen, dan taat asas. Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif. Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (civil society) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif.

Selaiknya flashback akan kejadian yang baru-baru ini dihidangkan dalam media sosial akan adanya persekusi yang dilakukan sebuah kelompok kepada seorang anak secara ramai. Sampai kabar ini pun menjadi viral diperbincangkan khalayak umum. Sebuah frame dari representasi intoleransi yang negatif, apabila tetap dibiarkan menjadikan kelompok tersebut seolah berkuasa dan dapat menjadi keresahan masyarakat. Kalau sudah demikian adanya, civil society berhak untuk keberatan atas eksistensi yang mereka lakukan. Mereka diperkenankan mendesak pemerintah untuk membatasi kebebasan kelompok intoleran kalau aksi-aksi kelompok ini meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena toleransi yang dikehendaki oleh semua pihak itu tidak dapat dibangun diatas sikap toleran terhadap kelompok intoleran.

Dalam demokrasi pemerintah memang harus dan wajib toleran, tetapi hal tersebut tidak berarti juga toleran terhadap intoleransi. Toleransi terhadap intoleransi pada gilirannya akan menghapus toleransi dan menghancurkan kebebasan warga negara. Jadi, toleransi negara hukum demokratis tidak tak terbatas. Batas-batas toleransi adalah intoleransi.

Montesquieu bukankah telah mengingatkan bahwasannya demokrasi akan merosot apabila negara gagal dalam menjamin keamanan publik. Apabila kebebasan lebih dirasa sebagai ancaman dibanding kenikamatan dan keamanan. Jadi, penyebab meningkatnya intoleransi bukanlah demokrasi., melainkan suatu pemeritahan dan juga civil society toleran kepada kelompok intoleransi. Kalau demikian, pemerintah dan civil society bukan hanya mengembang biakkan intoleransi pada ranah sosial dan kultural. Dalam demokrasi, kebebasan, kebebasan hanya berarti untuk rakyat jikalau negara dan civil society gigih menghalau para musuh kebebasan demokrasi.

Bukankah, banyaknya kasus kejahatan yang terjadi, bukan lantaran semakin banyaknya penjahat, tapi diamnya orang baik nan mengerti yang diam membiarkan.

 

*Penulis merupakan salah satu mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto semester 4 yang menjalani Ujian AKhir Semester sejak artikel ini di publish

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *